Latest Entries »

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin kemarin berpidato mengingatkan agar para penegak hukum tetap mengedapankan praduga tak bersalah. Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin menyatakan pidato sang kepala Negara tak terkait dengan kasus yang menjerat kasus Demokrat.

Pidato presiden tak ada sangkut pautnya dengan kasus hukum manapun yang kebetulan dihadapi beberapa kader utama Demokrat, Selasa (11/12/2012) menurut Amir ada berbagai pihak yang tidak menyimak pidato SBY dengan seksama sehingga telah membuat penafsiran yang terlalu jauh. Amir menyatakan, pidato SBY sebenarnya sangat jelas dan gamblang.

Intinya tindak pidana korupsi wajib diberantas tanpa pandang dulu namun dengan tetap menggunakan nurani dan akal sehat. Demi tercegahnya korban salah tuduh yang dapat menyandera penegak hukum akibat telah terlanjut terbentuknya opini akibat masifnya pemberitaan.

Dalam pidatonya terkait hari anti korupsi , Presiden SBY mengingatkan bahwa ada garis tegas yang jelas antara proses hukum dan politik. Oleh karena itu Presiden SBY meminta kepada semua pihak untuk memisahkan mana yang menjadi wilayah penegakan hukum dan politik.

Kita harus mendidik diri kita sendiri untuk memisahkan mana yang wilayah penegakan hukum, mana wilayah politik. Hukum berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. Politik bagaimanapun tidak bebas dari kepentingan kekuasaan “ujar Presiden SBY dalam pidato di acara puncak peringatan hari korupsi sedunia di Istana Negara, Senin (10/11/2012)

Presiden SBY meminta juga agar semua pihak untuk memberikan kepercayaan kepada para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Jangan mempengaruhi penegakan hukum dengan gangguan politik apapun.”Jangan diganggu politik, berikan kepercayaan, berikan ruang kepada penegak hukum. Penegak hukum juga jangan memasuki diskursus politik , nanti jadi bingung masyarakat.

Para penegak hukum harus berikan penjelasan secara proporsional dan professional segamblang-gamblangnya agar masyarakat mengerti duduk persoalannya. Presiden kembali menegaskan penjelasan tersebut harus gambling dan tidak gambling. Kalau gambling no comment, menimbulkan tafsiran bahkan dihakimi sebelum dinyatakan bersalah. Tolong berikan penjelasan yang gambling, utuh, dan logis sehingga rakyat bisa tahu duduk persoalannya. Jangan berjarak antara hukum dan keadilan”imbaunya.

http://bpsdm.kemenkumham.go.id/component/content/article/43-berita-hukum-dan-ham/676-menteri-hukum-dan-ham–pidato-sby-tak-terkait-kasus-yang-menjerat-kader-demokrat

SURABAYA–Sidang gugatan DPC Partai Persatuan Daerah (DPD) terhadap KPU Bangkalan makin panjang saja waktunya. Sidang dengan agenda pembacaan gugatan sekaligus tanggapan dari tergugat, sedianya digelar kemarin (14/11) terpaksa ditunda. Pihak tergugat dalam hal ini KPU Bangkalan dan pihak ketiga, Cabup Imam Buchori Cholil tidak hadir dalam sidang di PTUN Sidoarjo tersebut.

Ketidakhadiran kuasa hukum KPU dan Imam Buchori Cholil, membuat Kuasa Hukum DPC PPD Bangkalan Muhammad Soleh gerah. Sebab, itu dapat memperpanjang waktu sidang tersebut. Padahal, sidang tersebut sengaja digelar dua kali seminggu karena terbatas dengan pelaksanaan Pemilukada Bangkalan 12 Desember 2012 mendatang.

Soleh sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak tergugat. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan tergugat. ”Harusnya mereka datang, supaya bisa cepat ada putusan. Kalau seperti ini, berarti tergugat kan tidak serius,” ujarnya dengan nada kesal kepada Jawa Pos Radar Madura yang mengkonfirmasi kemarin.

Karena ada yang tidak hadir, terpaksa, majelis hakim menunda sidang tersebut hingga Senin (19/11) depan. Soleh menegaskan, jika nantinya pada sidang tersebut, tergugat tidak datang lagi, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. ”Kami harap masalah ini bisa secepatnya klir,” tandasnya. Dihubungi secara terpisah, kuasa hukum KPU Fajar Hariyanto mengatakan, pihaknya tidak bisa menghadiri sidang bukan karena tidak serius.

Melainkan karena ada agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta. ”Kami harus datang ke Jakarta menemui Kemenkumham. Tapi bukan terkait masalah ini,” terangnya. Tudingan tidak serius yang disampaikan kuasa hukum penggugat, M. Soleh, menurut Fajar Hariyanto terlalu berlebihan. ”Kalau tidak serius, dari awal kami tidak akan datang,” pungkasnya seraya mengatakan pihaknya belum tentu hadir juga pada persidangan yang diagendakan Senin depan itu.

Sekadar mengingatkan, gugatan PPD terhadap KPU Bangkalan bermula dari keputusan KPU Bangkalan dalam menetapkan pasangan calon bupati KH Imam Buchori dan Zainal Alim (Imam-Zein) sebagai salah satu kontestan Pemilukada Bangkalan, 12 Desember mendatang. PPD menggugat berita acara Nomor: 55/BA/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang menetapkan pasangan cabup-cawabup Imam Buchori-Zainal Alim. Serta Keputusan KPU Bangkalan Nomor: 57/Kpts/KPU-Kab/014-329656/2012 yang menetapkan Imam Buchori-Zainal Alim sebagai calon bupati-wakil bupati Bangkalan nomor urut 1. (radar)

http://www.beritabangkalan.info/tergugat-absen-penggugat-gerah.html

Hukum & Politik

Masalah Hukum di Indonesia

 

Hukum memiliki peran yang penting dalam mengatur ketertiban sebuah negara. Namun keberadaan hukum itu sendiri tidak bisa sepenuhnya lepas dari masalah – masalah yang justru malah mengaburkan fungsi pokok dari hukum itu sendiri. Begitu juga di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak sekali masalah hukum di Indonesia yang belum terselesaikan. Masalah hukum di Indonesia tidak hanya berhubungan dengan aparat penegak hukum saja namun juga terkadang berkaitan dengan produk hukum itu sendiri.
Berikut ini adalah beberapa masalah hukum di Indonesia:
1. JUAL BELI PUTUSAN PERKARA
Masalah ini sering sekali terjadi di dunia hukum Indonesia. Hakim, Jaksa, Pengacara adalah pihak – pihak yang paling sering terlibat dalam masalah ini.
2. PERANAN UANG DAN KEKUASAAN DI DUNIA HUKUM
Uang dan kekuasaan memegang peranan penting dalam dunia hukum. Tindakan KPK untuk menangkap para koruptor tanpa pandang bulu termasuk para petinggi negeri ini merupakan angin segar bagi dunia hukum Indonesia
3. INTERVENSI POLITIK
Tidak bisa dipungkiri bahwa polotik memiliki peran yang penting dalam mengintervensi keputusan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya sebuah lembaga hukum negara berdiri secara idependen tanpa bisa dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan tertentu
4. PASAL ‘KADALUARSA’
Mengapa disebut kadaluarsa? karena Indonesia masih meng’adopt’ produk hukum Belanda yang notabene dulu pernah menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama sehingga harus diakui bahwa terdapat beberapa pasal yang dianggap sudah tidak bisa dilaksanakan lagi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
5. MENTAL PARA PENEGAK HUKUM
Sebagai para penegak hukum, seharusnya mereka bisa menjadi contoh bagi masyarakat umum. Bukan malah bertingkah laku dan bermental ‘suka-suka’ sehingga mengakibatkan hukum menjadi wilayah yang abu-abu bagi masyarakat.

Konvensi-Konvensi Jenewa

Konvensi Jenewa merupakan salah satu konvensi yang berlangsung di JenewaSwiss. Dari uraian di atas, nampak bahwasanya konflik bersenjata yang dimaksudkan dapat terjadi secara internal maupun inetrnasional. Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 meletakkan dasar Hukum Humaniter dengan merumuskan bahwa dalam masa konflik bersenjata. Maka, orang-orang yang dilindugi oleh konvensi ini harus “in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth, or wealth, or other similar criteria…” padahal sebelum tahun 1949, perlindungan hukum hanya diberikan pada personel militer.

Sejarah

Pada tahun 1862, Henry Dunant menerbitkan bukunya, Memoir of Solferino (Kenangan Solferino), mengenai kengerian perang. Pengalaman Dunant menyaksikan perang mengilhaminya untuk mengusulkan:

  1. dibentuknya perhimpunan bantuan yang permanen untuk memberikan bantuan kemanusiaan pada masa perang, dan
  2. dibentuknya perjanjian antarpemerintah yang mengakui kenetralan perhimpunan tersebut dan memperbolehkannya memberikan bantuan di kawasan perang.

Usulan yang pertama berujung pada dibentuknya Palang Merah (Red Cross) sedangkan usulan yang kedua berujung pada dibentuknya Konvensi Jenewa Pertama. Atas kedua pencapaian ini, Henry Dunant pada tahun 1901 menjadi salah seorang penerima Penghargaan Nobel Perdamaian yang untuk pertama kalinya dianugerahkan. Kesepuluh pasal Konvensi Jenewa Pertama diadopsi untuk pertama kalinya pada tanggal 22 Agustus 1864 oleh dua belas negara. Clara Barton memainkan peran penting dalam mengkampanyekan peratifikasian Konvensi Jenewa Pertama oleh Amerika Serikat, yang akhirnya meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1882. Perjanjian yang kedua diadopsi untuk pertama kalinya dalam Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Laut, yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1906 dan secara spesifik berkenaan dengan anggota Angkatan Bersenjata di laut. Perjanjian ini dilanjutkan dalam Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang, yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1929 dan mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1931. Terinspirasi oleh gelombang antusiasme akan kemanusiaan dan perdamaian yang muncul seusai Perang Dunia II dan oleh kegusaran publik atas berbagai kejahatan perang yang terungkap dalam Pengadilan Nuremberg, maka pada tahun 1949 diadakan serangkaian konferensi dengan hasil berupa diteguhkan, diperluas, dan diperbaharuinya ketiga Konvensi Jenewa yang sudah ada dan diadopsinya Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, sebuah perjanjian yang baru dan rinci. Meskipun sudah cukup rinci, di kemudian hari perjanjian-perjanjian tersebut didapati masih belum lengkap. Justru, hakikat konflik bersenjata (armed conflicts) itu sendiri mengalami perubahan sejak dimulainya era Perang Dingin sehingga banyak pihak akhirnya berpendapat bahwa Konvensi-konvensi Jenewa 1949 menyikapi realitas yang sebagian besar sudah punah. Di satu pihak, sebagian besar konflik bersenjata yang terjadi dalam era Perang Dingin adalah konflik bersenjata internal atau perang saudara. Di lain pihak, semakin banyak dari perang yang terjadi adalah perang asimetris. Lebih-lebih, konflik bersenjata moderen memakan korban yang semakin lama semakin banyak di kalangan orang sipil. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyediakan perlindungan yang nyata bagi orang dan objek sipil pada masa konflik bersenjata, dan ini berarti perlunya dilakukan pembaharuan terhadap Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Dengan mengingat perkembangan-perkembangan tersebut, maka pada tahun 1977 diadopsi dua Protokol yang memperluas Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan sejumlah ketentuan yang memberikan perlindungan tambahan. Pada tahun 2005, sebuah Protokol ketiga diadopsi pula. Protokol yang ringkas ini menetapkan sebuah tanda perlindungan (protective sign) tambahan bagi dinas kesehatan angkatan bersenjata, yaitu Kristal Merah, sebagai alternatif untuk lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang dipakai di mana-mana itu, yaitu bagi negara-negara yang merasa kedua lambang ini kurang tepat.

Konvensi-konvensi dan persetujuan-persetujuannya

Konvensi-konvensi Jenewa terdiri dari berbagai aturan yang berlaku pada masa konflik bersenjata, dengan tujuan melindungi orang yang tidak, atau sudah tidak lagi, ikut serta dalam permusuhan, antara lain:

  1. kombatan yang terluka atau sakit
  2. tawanan perang
  3. orang sipil
  4. personel dinas medis dan dinas keagamaan

Konvensi

Dalam ranah diplomasi, istilah konvensi mempunyai arti yang lain dari artinya yang biasa, yaitu pertemuan sejumlah orang. Dalam diplomasi, konvensi mempunyai arti perjanjian internasional atau traktat. Ketiga Konvensi Jenewa yang terdahulu direvisi dan diperluas pada tahun 1949, dan pada tahun itu juga ditambahkan Konvensi Jenewa yang keempat.

  1. Konvensi Jenewa Pertama (First Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864
  2. Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906
  3. Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention), mengenai PerlakuanTawanan Perang, 1929
  4. Konvensi Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention), mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949

Satu rangkaian konvensi yang terdiri dari empat konvensi ini secara keseluruhan disebut sebagai “Konvensi-konvensi Jenewa 1949” atau, secara lebih sederhana, “Konvensi Jenewa”.

Protokol

Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah dimodifikasi dengan tiga protokol amandemen, yaitu:

  1. Protokol I (1977), mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional
  2. Protokol II (1977), mengenai Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional
  3. Protokol III (2005), mengenai Adopsi Lambang Pembeda Tambahan

Aplikasi

Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada masa perang dan konflik bersenjata, yaitu bagi pemerintah yang telah meratifikasi ketentuan-ketentuan konvensi tersebut. Ketentuan rinci mengenai aplikabilitas Konvensi-konvensi Jenewa diuraikan dalam Pasal 2 dan 3 Ketentuan yang Sama. Masalah aplikabilitas ini telah menimbulkan sejumlah kontroversi. Ketika Konvensi-konvensi Jenewa berlaku, maka pemerintah harus merelakan sebagian tertentu dari kedaulatan nasionalnya (national sovereignty) untuk dapat mematuhi hukum internasional. Konvensi-konvensi Jenewa bisa saja tidak sepenuhnya selaras dengan konstitusi atau nilai-nilai budaya sebuah negara tertentu. Meskipun Konvensi-konvensi Jenewa menyediakan keuntungan bagi individu, tekanan politik bisa membuat pemerintah menjadi enggan untuk menerima tanggung jawab yang ditimbulkan oleh konvensi-konvensi tersebut.

Pasal 2 Ketentuan yang Sama, mengenai Konflik Bersenjata Internasional

Pasal ini menyatakan bahwa Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional di mana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara yang berperang telah meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut. Terutama:

  1. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus perang yang dideklarasikan (declared war) antara negara-negara penandatangan. Pengertian ini merupakan pengertian yang asli tentang aplikabilitas dan mendahului pengertian versi 1949.
  2. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik bersenjata antara dua negara penandatangan atau lebih, pun tanpa adanya deklarasi perang. Pengertian ini ditambahkan pada tahun 1949 untuk mengakomodasi situasi-situasi yang mempunyai seluruh karakteristik perang walaupun tanpa deklarasi perang yang formal, misalnya aksi polisional (police action).
  3. Konvensi-konvensi Jenewa berlaku bagi negara penandatangan walaupun negara lawan bukan penandatangan, tetapi hanya jika negara lawan tersebut “menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuan” Konvensi-konvensi ini.

Pasal 1 Protokol I lebih lanjut mengklarifikasi bahwa konflik bersenjata melawan dominasi penjajah atau pendudukan asing juga berkualifikasi sebagai konflik internasional. Bila kriteria tentang konflik internasional terpenuhi, maka perlindungan yang disediakan oleh Konvensi-konvensi tersebut dianggap berlaku sepenuhnya.

Pasal 3 Ketentuan yang Sama, mengenai Konflik Bersenjata Non-internasional

Pasal ini menyatakan bahwa aturan-aturan minimum tertentu tentang perang sebagaimana terdapat di dalamnya juga berlaku pada konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Aplikabilitas pasal ini bersandar pada penafsiran tentang istilah konflik bersenjata. Misalnya, pasal tersebut berlaku pada konflik antara pasukan Pemerintah dan pasukan pemberontak atau antara dua pasukan pemberontak atau pada konflik lain yang mempunyai seluruh karakteriastik perang tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Sekelompok kecil individu yang melakukan penyerangan terhadap markas kepolisian tidak dianggap sebagai konflik bersenjata yang tunduk pada pasal ini, tetapi sebagai konflik bersenjata yang tunduk hanya pada hukum nasional negara yang bersangkutan. Dalam konflik bersenjata non-internasional, yang berlaku dari Konvensi-konvensi Jenewa bukanlah seluruh ketentuannya tetapi hanya ketentuan dalam jumlah terbatas sebagaimana terdapat dalam redaksi Pasal 3 dan, di samping itu, dalam redaksi Protokol II. Alasan pembatasan tersebut ialah bahwa banyak pasal dari Konvensi-konvensi Jenewa akan bertentangan dengan hak-hak Negara Berdaulat. Ringkasnya:

  1. Orang yang tidak ambil bagian aktif dalam permusuhan diperlakukan secara manusiawi (termasuk anggota militer yang sudah tidak ambil bagian aktif lagi karena sakit, cedera, atau tertawan).
  2. Korban luka dan korban sakit dikumpulkan dan dirawat serta diperlakukan dengan respek.

Penegakan

Kuasa Perlindungan

Istilah kuasa perlindungan (protecting power) mempunyai arti spesifik berdasarkan Konvensi-konvensi ini. Kuasa perlindungan ialah sebuah negara yang tidak ikut serta dalam sebuah konflik bersenjata tetapi setuju untuk mengurus kepentingan sebuah negara lain yang menjadi peserta konflik tersebut. Kuasa perlindungan berfungsi sebagai mediator yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pihak-pihak peserta konflik. Kuasa perlindungan juga berfungsi memantau implementasi Konvensi-konvensi ini, misalnya dengan cara mengunjungi kawasan konflik dan tawanan perang. Kuasa perlindungan harus bertindak sebagai pendamping (advocate) bagi tawanan, korban luka, dan orang sipil.

Pelanggaran berat

Tidak semua pelanggaran atas Konvensi-konvensi Jenewa diperlakukan setara. Kejahatan yang paling serius disebut dengan istilah pelanggaran berat (grave breaches) dan secara hukum ditetapkan sebagai kejahatan perang (war crime). Pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa Kedua dan Ketiga antara lain adalah tindakan-tindakan berikut ini jika dilakukan terhadap orang yang dilindungi oleh konvensi tersebut:

  1. pembunuhan sengaja, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologi
  2. dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau cedera serius terhadap jasmani atau kesehatan
  3. memaksa orang untuk berdinas di angkatan berrsenjata sebuah negara yang bermusuhan
  4. dengan sengaja mencabut hak atas pengadilan yang adil (right to a fair trial) dari seseorang

Tindakan berikut ini juga dianggap sebagai pelanggaran berat atas Konvensi Jenewa Keempat:

  1. penyanderaan
  2. penghancuran dan pengambilalihan properti secara ekstensif yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kepentingan militer dan dilaksanakan secara melawan hukum dan secara tanpa alasan.
  3. deportasi, pemindahan, atau pengurungan yang melawan hukum

Negara yang menjadi peserta Konvensi-konvensi Jenewa harus memberlakukan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang menghukum setiap kejahatan tersebut. Negara-negara juga berkewajiban mencari orang yang diduga telah melakukan kejahatan tersebut, atau yang diduga telah memerintahkan dilakukannya kejahatan tersebut, serta mengadili orang tersebut, apapun kebangsaan orang tersebut dan di mana pun kejahatan tersebut dilakukan. Prinsip yurisdiksi universal ini juga berlaku bagi penegakan hukum atas pelanggaran berat. Untuk tujuan itulah maka Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda) dan Mahkamah Pidana Internasional untuk eks-Yugoslavia (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan penuntutan atas berbagai pelanggaran yang diduga telah terjadi.

Konvensi-konvensi Jenewa dewasa ini

Meskipun peperangan telah mengalami perubahan dramatis sejak diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, konvensi-konvensi tersebut masih dianggap sebagai batu penjuru Hukum Humaniter Internasional kontemporer. Konvensi-konvensi tersebut melindungi kombatan yang berada dalam keadaan hors de combat (tidak dapat ikut bertempur lagi) serta melindungi orang sipil yang terjebak dalam kawasan perang. Perjanjian-perjanjian tersebut menjalankan fungsinya dalam semua konflik bersenjata internasional yang belum lama ini terjadi, termasuk Perang Afghanistan (2001- sekarang), Invasi Irak 2003, invasi Chechnya (1994-sekarang), dan Perang di Georgia (2008). Peperangan moderen terus mengalami perubahan, dan dewasa ini proporsi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional semakin meningkat [misalnya: Perang Saudara di Sri Lanka, Perang Saudara di Sudan, dan Konflik Bersenjata di Kolombia. Pasal 3 Ketentuan yang Sama menangani situasi-situasi tersebut, dengan dilengkapi oleh Protokol II (1977). Pasal dan protokol tersebut menguraikan standar hukum minimum yang harus diikuti untuk konflik internal. Mahkamah internasional, terutama Mahkamah Pidana Internasional untuk eks-Yugoslavia, telah membantu mengklarifikasi hukum internasional di bidang tersebut. Dalam putusannya mengenai kasus Jaksa Penuntut v. Dusko Tadic tahun 1999, Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia menetapkan bahwa pelanggaran berat berlaku tidak hanya pada konflik internasional, tetapi juga pada konflik bersenjata internal. Lebih lanjut, Pasal 3 Ketentuan yang Sama dan Protokol II dianggap sebagai hukum internasional kebiasaan (customary international law), yang memungkinkan dilakukannya penuntutan atas kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok-kelompokyang belum secara formal menerima ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa.

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Jenewa

JAKARTA – Kinerja dan kredibilitas seorang hakim akhir-akhir ini mulai dipertanyakan. Pasalnya, tidak sedikit para hakim yang ditemukan telah melakukan pelanggaran hukum.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman mengaku pihaknya tidak bisa bertanggungjawab bila terdapat hakim yang melakukan suatu pelanggaran hukum.

“Apa yang dilakukan kami sebagai lembaga yang menyeleksi sebetulnya sesuatu yang kami kerjakan pada saat ini dan sama sekali kami tidak bisa menjamin pada masa yang akan datang,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2012).

Eman berdalih, jika memang ada seorang hakim yang melakukan pelanggaran hukum, hal itu bukan karena sistem rekruitmen yang buruk. Namun, hal itu dikarenakan oleh sifat dari hakim itu sendiri.

Menurutnya, yang menjadi kesulitan KY selama ini adalah karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri. Pasalnya, yang mendaftarkan diri ke KY hanya orang-orang itu saja. Oleh sebab itu, ke depan KY akan memberikan pembatasan pendaftaran seorang Hakim Agung.

“KY dalam masa mendatang akan membuat peraturan seorang calon hanya boleh mencalonkan dua periode saja untuk dicalonkan sebagai calon Hakim Agung,” tuturnya.

Eman tidak bersedia memberikan komentar saat dimintai keterangan apakah banyaknya Hakim Agung yang bermasalah karena mekanisme fit and proper test yang buruk.

“Saya tidak berhak menilai itu, karna saya tidak pernah ikut menilai fit and proper test. Saya sendiri adalah produk fit and proper test, artinya saya tidak boleh menilai kinerja DPR dalam Komisi III itu,” paparnya.

Eman menambahkan, dalam profesi sebagai penegak hukum, faktor terpenting adalah lingkungan. Jika lingkungan hukum di Indonesia memang telah benar-benar bersih, maka hal itu juga akan meminimalisir munculnya hakim bermasalah.

Bahkan, Eman menerangkan jika para hakim, bukan hanya yang ada di Mahkamah Agung (MA) namun di seluruh lembaga hukum telah masuk kategori bermasalah. “Tidak hanya di MA tapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya dari Jakarta tapi dari seluruh Indonesia. Jadi pengaruh Hakim Agung yang tidak kondusif itu dari seluruh Indonesia,” tegasnya.

Oleh sebab itu, pemilihan Hakim Agung kali ini menurut Eman dapat dijadikan sebuah kesempatan untuk melakukan pembersihan di lingkungan lembaga penegak hukum.
“Ini momentum dan dalam rapat kerja kami ketika membicarakan kasus yang sedang berkembang di MA, Ketua MA mengatakan pada kami ini momentum untuk kami  untuk bersih-bersih,” tutup Eman.

 

http://news.okezone.com/read/2012/12/05/339/727878/ketua-ky-berkeluh-kesah-tentang-hakim-nakal

Satan’s Wine Crate: The Possession (2012) film review

possession 1

(WARNING: SPOILERS ABOUND)

It was a boring Friday for me, filled with the usual minutia of daily life (work, etc.). So, in an effort to break the day up for myself, I did two things that I usually very rarely do: I went to the movies on a Friday night and I saw a horror movie that I had little to no interest in. The Possession, which came out two weeks ago, is the film I am referring to and the theater that I attended was still moderately full, which is actually surprising for a middling horror film in this day and age. I went in expecting the worst and left with mixed feelings about the whole film, deciding to allow myself some time to really let the movie germinate in my subconscious before I put fingertips to keys in an effort to dissect this little horror flick.  Since returning home from the theater I have showered and slipped into my robe, sliced myself some cheese, and poured myself a half-glass of a delicious 2010 Merlot. I’m ready to review The Possession.

The Possession is the mostly true (according to the poster above) account of a haunting. The film opens in the home of an older woman staring at an old, yet beautifully carved wine box. The ambiance is unsettling and soon the woman is charging at the box with a hammer in an attempt to either open, but most likely destroy, said wine box. Before she can reach the box, she is violently thrown around the room, her body forced into unlikely contortions. Her son soon arrives to discover his mother unconscious on the floor.

After this set up we are introduced to Clyde (played by the always remarkable Jeffrey Dean Morgan) as he picks up his two daughters, Emily (Natasha Calis) and Hannah (Madison Davenport), from the home of his recently divorced wife, Stephanie (Kyra Sedgewick). As Clyde is driving his children to his home for the weekend, he reveals that he has just purchased a brand new house in a  reclusive part of town. The family eat and continue with the rest of their weekend as minor bits of exposition related to the family drama are revealed. The next day, Clyde is driving around town when Hannah spots a yard sale and convinces her father to stop and find some dishes for his new home. While rummaging through the items at the yard sale, Emily finds an old wine box (yep, you guessed it, the same box from the film’s opening) that she is immediately drawn to. She persuades her father to buy it for her and we soon learn that the yard sell is being held by the son from the opening of the movie. As Clyde is paying for the items that he and his daughters have acquire, Emily walks around outside the home, soon spotting the mother from the beginning of the film (who is bandaged up from head to toe, compliments of the carnage she suffered). The mother eventually looks out the window and sees that the little girl has the box. Spotting this, the mother begins to freak out and bang on the glass before her caretaker comes and draws the curtains.

Back at home, Emily and her father attempt to open the box but find that they can’t because there isn’t an obvious latch to open. Then one night while fiddling with the box alone in her room Emily discovers the secret to opening the box, revealing various personal trinkets including hair, dead moths, a tooth that has been pulled from a human skull, and a ring (which Emily promptly puts on).

Emily eventually becomes obsessed with the box, spending most of her time either talking to it or staring at herself in the mirror that lines the inside lid. Emily slowly becomes more detached from her family and more possessive of the box, demanding that her father not touch it but watch over it while she stays at her mother’s house. Odd phenomenon soon begins to manifest itself in the form of multiple moth infestations and Emily’s odd behavior, culminating in an incident during breakfast where, in a trance-like state, she continues to stuff pieces of pancake into her mouth until she is confronted by her father multiple times, resulting in her stabbing him in the hand with her fork.

Emily’s behavior manages to slowly grow worse until she violently attacks a schoolmate who attempts to steal the box from her. The box is confiscated by her teacher who later tries to open it and is thrown from the school window to her death by unseen forces. When Emily is told about her teacher’s “accident” she responds nonchalantly to the news, asking only if her father can retrieve her box for her. Worried about her well-being, Clyde takes the box from school and then throws it into a dumpster down the street. When Emily learns what has become of the box she verbally attacks her father, saying spiteful things to him about his divorce and telling him that she never loved him. She is then struck in the face by unseen forces just as Hannah comes out of her room. Hannah, thinking Clyde has hit Emily, confronts the two and Emily runs out of the house and down to the dumpster to retrieve her box as Clyde chases after her. When Emily finally finds the box again, she becomes completely possessed by the spirit as moths spring from within the box and into Emily’s throat until she collapses. Clyde finds Emily collapsed and takes her back to his house where Stephanie and the police are waiting for him

Disturbed by the events that have transpired, Clyde takes the box to a professor from the school where he coaches a basketball team. The professor tells him that the box is indeed a Dybbuk box that dates back to the early ’20s and contains the broken spirit of an ancient Jewish demon. After doing extensive research, Clyde visits a Hasidic community and enlists the help of a Jewish priest, Tzadok (played by Matisyahu) to help him exorcise the demon from his daughter’s body.

Emily is eventually taken to the hospital for an MRI after she is found savagely eating raw meat and other food out of her mother’s fridge and violently attacks her mother when she is confronted about it. During the MRI, Stephanie spots the images of the demon inside Emily’s body and is horrified at the sight.

Clyde soon shows up at the hospital with Tzadok and they take her to the physical therapy room in the basement to perform the exorcism, during which Emily escapes. Clyde tracks down Emily and a scuffle ensues,  ending with the Dybbuk possessing him. Tzadok then attempts the exorcism again and is successful and the Dybbuk crawls from out of Clyde’s mouth and back into the box.

At the end of the film, with the family together again, Clyde calls Tzadok to thank him and Tzadok assures him that he will hide the Dybbuk box away somewhere safe. After he hangs the phone up he is hit by an 18-wheeler and the box is flung from the wreckage, presumably to be found by someone else.

Despite the fact that the exorcism/haunting movie seems to be the go to scare trends as of late, The Possession was actually one of the better horror movies I’ve seen lately. I think that the cast deserves a good portion of the credit for this. Jeffrey Dean Morgan, who is quickly becoming one of my favorite actors, brings quite a performance to this movie as the troubled father. It’s a character that I feel has pretty much been done to death, especially in the many films that are a lot like this one, but Morgan seems to make it all feel a little more fresh when he does it. Kyra Sedgwick does decently with the minor part she is given as well, playing the perfect cookie-cutter skeptic character that these kind of movies thrive on. But where the cast really shines is in that of young Natasha Calis who I thought did a terrific job as Emily. It is rare when you can find child actor that manages to embody characters so well, especially in a movie where the easy solution would be to ham it up. Rather than do that, Natasha plays to part with a subtler edge, cutting like a sharp knife in small strokes: you don’t realize you’ve been cut until you look down and see the blood. It’s rare to see performances like that in the horror movies today, especially from younger actresses. Matisyahu does a good job with his minor role, making the best of his fifteen minutes rather than fall into the cracks of bit part that nobody remembers.

The scares in this movie are few and far between, which is something I wasn’t expecting going into the movie. In viewing the trailer I was expecting more scare tactics than were present in the film. Instead, director Old Bornedal decides to take a creepier tone with a slow pace that builds over the course of 90 minutes until the eventual climax, which I’m assuming is largely producer Sam Raimi‘s doing. It works well for the material and was a blissful surprise in a movie that I thought would be nothing more than schlocky scare tactics.

All in all, the movie doesn’t really bring anything new to the pantheon of exorcism movies or horror movies in general, but that’s O.K. This movie doesn’t really try to break new ground or take itself too seriously, which is why I enjoyed it more than other horror movies as of late. The cinematography was quite beautiful and a lot of the shots took a more artful approach instead of a “put the camera wherever the monster can pop into frame” outlook, which helped the film tremendously. If nothing else, the film can boast topping the box office during the worst weekend in over a decade, which in itself is something of an accomplishment.

http://showwatcher.com/satans-wine-crate-the-possession-2012-film-review/

HUKUM INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Internasional

Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya.

Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

Hukum Perdata Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
HUkum Publik Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum Antarnegara)

B. Asas-Asas Hukum Internasional

Asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional, adalah :

Asas Teritorial, Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya.
Asas Kebangsaan, menurut asas ini setap warganegara dimanapun dia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari nearanya. asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warganegara walaupun ia berada di negara lain.
Asa Kepentingan Umum, menurut asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

C. Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum Internasional terdiri dari :

Negara
Individu
Tahta Suci / vatican
Palang Merah Internasional
Organisasi Internasional

Sebagian Ahli mengatakan bahwa pemberontak pun termasuk bagian dari subjek hukum internasional.

D. Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

Sumber hukum materil, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.
Sumber hukum formal, yaitu sumber darimana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Menurut pasal 38 Piagam mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari :

Perjanjian Internasional, (traktat/Treaty)
Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum
Asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab
Yurisprudency, yaitu keputusan hakim hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
Doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum internasional.

SEBAB-SEBAB SENGKETA INTERNASIONAL

Secara garis besar sengketa internasional terjadi karena hal-hal berikut :

1. Sengketa terjadi karena masalah Politik

Hal ini terjadi karena adanya perang dingin antara blok barat (liberal membentuk pakta pertahanan NATO) di bawah pimpinan Amerika dan blok Timur (Komunis membentuk pakta pertahanan Warsawa) dibawah pimpinan Uni Sovyet/ Rusia. kedua blok ini saling memeperluas pengaruh ideologi dan ekonominya di berbagai negara sehingga banyak negara yang kemudian enjadi korban. contoh kore yang terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara dengan paham komunis dan korea selatan dengan paham liberal

2. Karena batas wilayah

hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan batas wilayah suatu negara dengan negara lain sehingga masing-masing negara akan mengklaim wilayah perbatan tertentu. contoh : Tahun 1976 Indonesia dan Malaysia yang memperebutkan pula sipadan dan ligitan dan diputuskan oleh MI pada tahun 2003 dimenangkan oleh malaysia, perbatasan kasmir yang diperebutkan oleh india dan pakistan.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Dengan cara damai, terdiri dari :

Arbitrasi. arbitrase biasanya dilakukan dengan cara menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu (arbitrator) yag dipilih secarea bebas oleh berbagai pihak untuk memutuskannya tanpa terlalu terikat dengan prosedur hukum.
Penyelesaian Yudisia, adalah suatu penyelesaian dihasilkan melalui suatu peradilan yudicial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Contoh International Court of Justice, yang berkedudukan di Denhag Belanda.
Negosiasi (perundingan), jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.
penyelidikan
Penyelesaian di bawah naungan PBB

2. Dengan cara paksa atau kekerasan, terdisi dari :

perang dan tindakan bersenjata non perang
Retorsi, yaitu istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap negara lain karena diperlakukan secara tidak pantas.
Tindakan-tindakan pembalasan (Repraisal), yaitu suatu metode yang dipakai oleh suatu negara untuk memperoleh ganti kerugian dari negara lain  dengan melakukan tindakan-tindakan pemalasan.
Blokade secara damai
intervensi

http://manalor.wordpress.com/2010/04/14/hukum-internasional/

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!